1556768549552

Pengawasan

Pengawasan Bantuan Hukum Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB Kabupaten Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe: Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai asas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 ...

1556768549552

Peraturan dan Kebijakan Prodeo

Peraturan dan Kebijakan Peraturan - peraturan yang berkaitan dengan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo :   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM Download disini PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA ...

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

LAYANAN POS BANTUAN LAYANAN HUKUM Pasal 16 A. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan. Pasal 17 B. Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa p ...