- MS Lhokseumawe Eksekusi Sebidang Tanah Pekarangan Harta Waris | (09/04/2021)
- Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI | (09/04/2021)
- Sosialisasi Pemanfaatan e-keuangan perkara untuk penatausahaan keuangan Perkara Peradilan dan Pemanfaatan Bank Data MS Aceh | (07/04/2021)
- Entry Meeting – Desk Evaluation PMPZI menuju WBK | (05/04/2021)
- Penandatanganan MoU & Launching Aplikasi SINEMA dan SIPA | (30/03/2021)
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Keuangan se-Aceh Tahun 2021 | (25/03/2021)
- Kegiatan Jum’at Bersih di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe | (19/03/2021)
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengikuti Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Secara Daring (Online) | (19/03/2021)
- Banner
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan Publik
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076 / KMA / SK / VI / 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.