Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo Di Mahkamah Syar’iyah

Pasal 3 Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Kel ...

Hak-Hak Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Hak-Hak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe    JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung : 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara 50.000 2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara 200.000 3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara 50.000 B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum : 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara ...

alur_aktecerai1 (1).jpg

Prosedur Pengambilan – Produk Pengadilan

Prosedur Pengambilan - Produk Pengadilan Akta Cerai Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau ...

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE PROFIL KESEKRETARIATAN  No  Jabatan  Nama NIP Data Lengkap  1  SEKRETARIS  Yarvis Luthfi, S.H. 197612292003121001 Detail  2  Kasubbag Keuangan / Umum  Roslia, S.H 197012201998032001 Detail  3  Kasubbag Perencanaan / IT  Ikhsan, ST 198007312009121002 Detail  4  Kasubbag Kepegawaian  Amirul Haq, S.H.I. 199005012014031001 Det ...

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima ...

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe TAHUN 2023 TAHUN 2022 TAHUN 2023 Mohon ditunggu sampai File dokumen dapat dilihat dibawah atau dapat diunduh disini. .errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe_5 {visibility:visible;opacity:1;vertical-align:top;}.ai-info-bot ...