Optimalkan Pelayanan Publik, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Gelar Rapat Pleno Penyusunan Program Kerja Tahun 2026

Optimalkan Pelayanan Publik, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Gelar Rapat Pleno Penyusunan Program Kerja Tahun 2026

Lhokseumawe – Dalam rangka memperkuat sinergi dan efektivitas kinerja instansi, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menyelenggarakan Rapat Pleno Penyusunan Program Kerja Tahun 2026. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Bapak Yedi Suparman, S.H.I., M.H., dan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan serta aparatur terkait, bertempat di Aula MS Lhokseumawe pada hari Kamis (22/01).

Dalam arahan pembukanya, Bapak Yedi Suparman menekankan bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan harus menjadi manifestasi nyata dari visi dan misi Mahkamah Agung RI serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Beliau menjabarkan secara komprehensif ruang lingkup kegiatan yang dibagi ke dalam beberapa komisi utama, yakni bidang Yustisial, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan. Fokus utama dalam penyusunan program tahun ini adalah memastikan seluruh target dapat terwujud secara tepat waktu dengan optimalisasi sarana prasarana yang tersedia serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Ketua MS Lhokseumawe juga menggarisbawahi pentingnya penyamaan persepsi lintas bagian agar setiap kebijakan yang diambil selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) instansi. Menanggapi poin tersebut, Panitera MS Lhokseumawe, Bapak Fauzi, S.Ag., memberikan instruksi khusus mengenai operasional garda terdepan. Beliau menegaskan bahwa area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak diperkenankan kosong selama jam kerja melalui pemberlakuan jadwal piket yang ketat. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian layanan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Lhokseumawe tanpa terkecuali.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Ibu Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., memberikan evaluasi mendalam terkait kualitas pelayanan publik. Beliau menyoroti bahwa bertambahnya tenaga outsourcing pada instansi seharusnya berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas layanan yang lebih signifikan. Beliau menginstruksikan seluruh jajaran agar memberikan pelayanan secara merata, profesional, dan objektif tanpa memandang latar belakang pihak yang dilayani. Rapat pleno ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh aparatur untuk menjalankan program kerja 2026 dengan integritas tinggi demi menjaga marwah peradilan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tags: No tags

Comments are closed.