PROSEDUR EVAKUASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Prosedur Evakuasi Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk team evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi/arah tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun; Turun atau berlarilah ikuti arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat; Wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stoking pada saat evakuasi; Be ...
PROSEDUR PENGADUAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE BERDASARKAN PERMA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA Materi yang dapat diajukan sebagai pengaduan antara lain sebagai berikut : Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman prilaku hakim; Penyalahgunaan wewenang/jabatan; Pelanggaran sumpah jabatan; Pelanggaran terhadap peraturan disipl ...
CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Untuk mengajukan permohonan informasi, ikuti langkah-langkah berikut : Bacalah prosedur pelayanan permintaan informasi sebelum mengisi formulir permintaan informasi. Unduh/download file Formulir Permintaan Informasi dibawah ini : Unduh: Formulir Biasa Unduh: Formulir Khusus Isi formulir tersebut dengan benar sesuai petunjuk Formulir dapat di : Dian ...
Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Sist ...
Biaya Perolehan Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan pe ...
PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Tidak ditanggapinya permohonan informasi; Permohonan ditanggapi tidak ...
HAK HAK PEMOHON INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Hak Pemohon informasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang berhak: Melihat dan mengetahui Informasi Publik; Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; Mendapatkan ...
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE A. Umum Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari: 1. Prosedur Biasa, yang digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tega ...
PELAYANAN TERPATU SATU PINTU (PTSP) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung yang telah diterapkan pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian p ...
Hak-Hak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung : 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara 50.000 2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara 200.000 3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara 50.000 B. Hak Kepanitera ...
