Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi

PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Tidak ditanggapinya permohonan informasi; Permohonan ditanggapi tidak ...

Hak-Hak Pemohon Informasi

HAK HAK PEMOHON INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Hak Pemohon informasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang berhak: Melihat dan mengetahui Informasi Publik; Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; Mendapatkan ...

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE A. Umum Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari: 1. Prosedur Biasa, yang digunakan dalam hal: Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; Informasi yang diminta bervolume besar; Informasi yang diminta belum tersedia; atau Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tega ...

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

PELAYANAN TERPATU SATU PINTU (PTSP) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung yang telah diterapkan pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian p ...

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hak-Hak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe    JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung :       1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara 50.000   2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara 200.000   3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara 50.000             B. Hak Kepanitera ...

Daftar Delegasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Untuk Informasi Yang Paling Mutakhir, Silahkan Akses Melalui Link Berikut No Pengadilan Agama Asal Nomor Perkara Tanggal Permohonan Delegasi Nomor Surat Pengantar Tanggal Surat Pengantar  Jenis Delegasi 1 MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI 53/Pdt.G/2021/MS.Idi 29 Januari 2021 W1-A14/211/P/HK.05/01/2021 28 Januari 2021 Panggilan Sidang 2 MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI 43/Pdt.G/2021/MS.Idi 29 Januari 2021 W1-A14/205/P/H ...

Direktori Putusan MS Lhokseumawe

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Merupakan Kumpulan Putusan-Putusan Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh Putusan Tersebut Meliputi Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan Dibentuk Direktori Putusan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Memudahkan Para Pihak yang Berperkar ...

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan., Sebagai Perwujudan KMA 1-144 Tahun 2011. Berikut Slider Jadwal Persidangan MS Lhokseumawe  Atau Jadwal Sidan ...

1556768549552

Penelusuran Perkara

Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Selanjutnya Disingkat SIPP MS.Lhokseumawe Merupakan Sebuah Aplikasi Komputer yang Memadukan Kemudahan Pengolahan dan Pencetakan Seluruh Dokumen Perkara Dengan Pengolahan Data-data Perkara yang Terotomatisasi dan Terintegrasi Berdasarkan 5 (lima) Pola Bindalmin. dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan. Dengan Aplikasi SIPP MS-Lhokseumawe, ...