Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Hadiri Forum Konsultasi Publik KPPN Lhokseumawe Tahun 2026
Lhokseumawe – Dalam rangka memperkuat koordinasi antar-instansi serta mendukung transparansi pengelolaan keuangan negara, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menghadiri undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe. Kegiatan yang berlangsung secara khidmat ini dilaksanakan pada Kamis (18/06), bertempat di Aula KPPN Lhokseumawe.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menugaskan Pejabat Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Bapak Abdul Muthallib, A.Md., S.H., M.H., untuk hadir secara langsung mewakili institusi dalam forum strategis tersebut.
Kegiatan FKP Tahun 2026 ini dirangkaikan dengan beberapa agenda krusial, di antaranya Publikasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Focus Group Discussion (FGD) mengenai Data Analytics. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan pemerintah daerah, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja mitra KPPN Lhokseumawe, akademisi, lembaga keuangan, pelaku usaha, rekan media, serta unsur tokoh masyarakat setempat.
Penyelenggaraan forum ini bertujuan utama untuk menjaring masukan, kritik, maupun saran konstruktif secara langsung dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Ragam aspirasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi komprehensif guna menyempurnaan standar pelayanan publik yang komitmen dijalankan oleh KPPN Lhokseumawe.
Melalui pemaparan capaian realisasi anggaran dan optimalisasi implementasi data analytics, diharapkan mampu menstimulasi terciptanya tata kelola pelayanan birokrasi yang semakin efektif, responsif, modern, serta memberikan dampak positif yang optimal bagi roda perekonomian masyarakat luas.
Keikutsertaan aktif Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam forum ini menegaskan komitmen nyata lembaga peradilan dalam mendukung penguatan kerja sama lintas sektoral. Di samping itu, partisipasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan institusi dalam mengawal pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).