PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI

1	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
5	KMA Nomor 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama
6	Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
7	Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
8	Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9	PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
10	PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
11	PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN KEPEGAWAIAN
1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN
3	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
6	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
9	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10	PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
13	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
14	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
15	Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegwai Negeri Sipil Elektronik
16	PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
17	PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah
18	Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
19	KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.
20	KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraa di Lingkungan Peradilan Agama
21	SEMA Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai
22	PERMA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
23	PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
24	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008
25	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
26	Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4	Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara
6	KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
7	PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8	PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9	PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
12	PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13	PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3	UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6	PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8	Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
9	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018
11	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN
13	Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
15	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran
16	PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
17	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
18	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016 Tentang Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
19	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
20	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
21	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
22	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
23	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI TentangPenunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya