Menuju WBK 2026, MS Lhokseumawe Perkuat Fondasi Pembangunan Zona Integritas
LHOKSEUMAWE – Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menegaskan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani melalui pelaksanaan Rapat Sosialisasi Pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026. Agenda krusial yang berlangsung di Aula Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Bapak Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai bentuk nyata penguatan komitmen pimpinan terhadap akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada hari Kamis (22/01).
Dalam pembukaan rapat, Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Bapak Yarvis Luthfi, S.H., memaparkan kerangka kerja teknis yang menjadi acuan pencapaian target di masa mendatang. Penekanan utama diberikan pada aspek vital yakni keberhasilan pencapaian predikat di tahun 2026 sangat bergantung pada pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung sejak tahun 2025. Selain itu, terdapat instruksi khusus agar proses pembangunan di tahun 2026 dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) berkala pada setiap area perubahan untuk memastikan seluruh target capaian terpenuhi dengan akurat.
Sejalan dengan arahan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Ibu Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., menyampaikan keyakinan mendalam terkait kapasitas internal organisasi. Beliau memandang bahwa aparatur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe saat ini telah memiliki kompetensi yang sangat mumpuni untuk memenuhi standar ketat Zona Integritas. Modalitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dinilai sebagai kunci utama bagi instansi dalam meraih predikat WBK pada tahun 2026.
Sinergi kolektif dari seluruh elemen instansi diharapkan mampu membawa perubahan substantif pada kualitas pelayanan publik. Melalui persiapan yang matang dan pengawasan yang konsisten, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe optimis dapat menghadirkan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.