Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Posbakum Triwulan III

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Posbakum Triwulan III

Lhokseumawe – Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Triwulan III guna memastikan pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan evaluasi rutin tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MS Lhokseumawe, Ibu Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., dengan didampingi oleh Sekretaris MS Lhokseumawe, Bapak Yarvis Luthfi, S.H., dan Hakim Pengawas Bidang, Ibu Putri Munawarah, S.Sy., M.H., serta diikuti oleh seluruh staf Posbakum. Rapat ini menjadi forum strategis bagi unsur pimpinan dan pengawas untuk meninjau capaian kinerja selama tiga bulan terakhir sekaligus merumuskan langkah pembenahan demi menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel bagi para pencari keadilan pada Rabu (18/11).

Dalam sesi pemaparan kinerja, disampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan Posbakum selama periode Triwulan III secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan belum ditemukan kendala teknis yang berarti di lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe juga dinilai telah memadai untuk menunjang kelancaran tugas operasional para petugas. Kendati demikian, forum evaluasi mencatat perlunya penguatan konsistensi pada aspek kedisiplinan jam operasional agar ketepatan waktu kehadiran petugas dapat terlaksana secara merata di setiap hari kerja, tidak hanya terfokus pada awal pekan.

Lebih lanjut, pimpinan bersama Hakim Pengawas Bidang menekankan pentingnya peningkatan profesionalitas, etika kerja, dan integritas seluruh petugas serta advokat Posbakum dalam memberikan layanan secara aktif dan responsif. Mengingat fasilitas Posbakum merupakan layanan yang dibiayai penuh oleh negara, petugas ditegaskan untuk tetap bekerja sesuai koridor tugas pokok dan fungsinya serta tidak diperkenankan menawarkan jasa berbayar kepada masyarakat. Selain itu, aspek ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum—mulai dari ketajaman substansi gugatan dan permohonan berdasarkan fakta perkara, kelengkapan identitas para pihak, hingga tertib administrasi surat kuasa dan penginputan data—menjadi catatan krusial yang wajib dibenahi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan fasilitas negara, jajaran Posbakum juga diwajibkan menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan secara tertib, lengkap, dan tepat waktu setiap bulannya, serta memastikan kelengkapan atribut identitas maupun struktur organisasi layanan terpasang dengan jelas. Melalui komitmen perbaikan berkelanjutan yang dirumuskan dalam rapat Monev Triwulan III ini, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berharap kualitas pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dapat terus meningkat secara signifikan ke depannya.

Tags: No tags

Comments are closed.