Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Hadiri FGD Penyusunan Laporan Keuangan dan Monev Anggaran Triwulan I Tahun 2026
Lhokseumawe – ahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2025, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2026, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Capaian Output Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe pada Kamis (16/04) bertempat di Aula Lantai III KPPN Lhokseumawe. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja di lingkungan KPPN Lhokseumawe.
Dalam kegiatan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe diwakili oleh Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Abdul Muthallib, A.Md., S.H., M.H., yang didampingi oleh Pranata Komputer Ahli Pertama, Slamet Riyadi, S.Kom., M.H. Kehadiran perwakilan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kegiatan FGD dan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari KPPN Lhokseumawe dan pihak terkait yang memberikan pemaparan mengenai penyusunan laporan keuangan audited Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026, serta teknis pengisian target dan realisasi capaian output tahun anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi interaktif bagi para peserta dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta memastikan capaian output yang terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dapat terus terjaga secara berkelanjutan.