Perkuat Akses Keadilan, MS Lhokseumawe Gandeng LBH Bhakti Keadilan Aceh untuk Layanan Posbakum 2026
LHOKSEUMAWE – Mahkamah Syar’iyah (MS) Lhokseumawe memperkuat komitmen pelayanan publik dengan menjalin kerja sama strategis bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Aceh. Sinergi ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk tahun anggaran 2026, yang berlangsung di ruang Aula MS Lhokseumawe pada Rabu (14/01). Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua MS Lhokseumawe bersama pimpinan LBH Bhakti Keadilan Aceh, serta turut disaksikan oleh jajaran pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.
Kerja sama ini dirancang khusus untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah hukum Lhokseumawe yang tengah menjalani proses hukum. Melalui keberadaan Posbakum, LBH Bhakti Keadilan Aceh berkomitmen menempatkan tenaga profesional guna memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan pembuatan dokumen persidangan, hingga penyediaan informasi hukum secara cuma-cuma. Langkah ini dipandang krusial dalam memastikan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan finansial maupun pengetahuan hukum tetap mendapatkan perlindungan hak-hak hukum secara maksimal selama proses berperkara.
Ketua MS Lhokseumawe, Yedi Suparman, S.H.I., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dari misi lembaga peradilan dalam menghadirkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Beliau menginstruksikan kepada seluruh petugas LBH yang akan ditempatkan di Posbakum agar senantiasa menjaga integritas serta mengedepankan etika profesional dalam melayani masyarakat. Diharapkan, pembaruan kerja sama ini mampu meningkatkan kualitas layanan publik di MS Lhokseumawe, sekaligus mendukung visi besar Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang agung dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
