logoMSLSMBANNER2

Written by s@n Jeumpa on . Hits: 198

Optimalisasi Delegasi Masuk dan Keluar pada SIPP Demi Terciptanya Pemeriksaan Perkara Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.

1556768549552

ABSTRAK

   Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktis nya Mahkamah Agung masih terus memberikan inovasi terkait beberapa teknis administrasi yang masih memeiliki kendala yaitu keterlambatan dalam penyampaian relaas panggilan dari pengadilan yang berasal dari luar daerah. Salah satu inovasi yang dimaksud adalah Menu Delegasi pada aplikasi SIPP.

     Setidaknya terdapat tiga kendala pada belum optimalnya pelaksanan menu Delegasi SIPP yaitu kurang optimalnya sumber daya manusia, kurang tesedianya sarana prasarana dan kurang tegasnya regulasi dari Pengadilan Tinggi. Sehingga diperlukan sebuah tawaran solusi alternatif dengan mengakaji ulang analisis beban kerja dan pegusulan regulasi dari Pengadilan Tinggi.


A. PENDAHULUAN

    Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah adalah tempat dimana para pihak mencari keadilan, khususnya dalam ranah keperdataan yaitu hukum keluarga dan ekonomi Syariah. Dalam kewenangannya, peradilan bukan hanya berperan sebagai pelakasana kekuasaan kehakiman melainkan juga sebagai pelaksana pelayanan publik. Sehingga dalam pelayanannnya, tentu mengusung asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga asas ini seolah-olah dinilai sebagai tolak ukur efektifnya sebuah pelayanan di dalam sebuah instansi dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi peradilan-peradilan di bawahnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah membuat sebuah inovasi pelayanan yang berusaha memangkas ribetnya birokrasi yang terkesan memperlama proses beracara di pengadilan yaitu SIPP.

     Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi yang dapat diakses baik oleh pihak internal yaitu Peradilan maupun pihak eksternal yaitu masyarakat umum. Bagi masyarakat, aplikasi ini sangat bermanfaat dalam memantau perkembangan perkaranya mulai dari majelis hakim yang memeriksa perkara, transparansi biaya perkara hingga jadwal dan agenda persidangan hingga putusnya perkara. Sedangkan bagi Peradilan, aplikasi ini mempunyai peran sebagai monitioring dan administrative. Monitoring digunakan bagi pejabat di atasnya atau peradilan tingkat banding/ Mahkamah Agung untuk memantau kinerja perangkat peradilan dan perkembangan perkara yang sedang berjalan maupun telah selesai. Sedangkan peran administrative digunakan sebagai perangkat menyelesaikan segala urusan beracara di Pengadilan mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis dan hari sidang, pemanggilan para pihak, pembuatan berita acara sidang, hingga konsep putusan.

Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari faktor mekanisme dalam aplikasi SIPP sendiri yang masih terus mendapat perbaikan maupun kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Salah satu yang menjadi apresiasi bagi aplikasi SIPP dalam memecahkan permasalahan klasik di dalam Pengadilan adalah seringya ketidak tepatan penerimaan relaas panggilan yang berasal dari Pengadilan lain atau dikenal dengan istilah Tabayyun. Setelah SIPP dipergunakan serentak di lingkungan Peradilan mulai awal tahun 2016, menu Delegasi Masuk dan Keluar diharapkan dapat menjawab persoalan yang berlarut-larut dirasakan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Akibatnya persidangan tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan mengalami penundaan berlarut-larut, karena sampai persidangan dimulai relaas panggilan yang dimaksud belum diterima oleh pengadilan pemeriksa perkara . Tentu pihak akan dirugikan secara waktu maupun materi, mengingat tidak semua masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan adalah dari kalangan menengah ke atas.

B. PEMBAHASAN

    Sebelum melaksanakan pemeriksaan perkara yang telah terdaftar, pengadilan harus memanggil para pihak untuk hadir di ruang persidangan baik secara pribadi ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Demikian juga dalam wilayah panggilan yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan tempat pemeriksa, maka para pihak harus dipanggil dengan prosedur Pengadilan pemeriksa mengirimkan permohonan bantuan pemanggilan atau delegasi keluar kepada Pengadilan dimana pihak yang akan dipanggil tinggal di wilayah yuridiksi pengadilan tersebut.

Ketika relaas panggilan tersebut telah dipanggil oleh Pengadilan yang bersangkutan, maka Pengadilan yang bersangkutan harus mengirimkan dan diterima oleh pengadilan pemeriksa perkara paling lambat sebelum persidangan dilaksanakan. Namun dalam realisasinya, dari sekian perkara yang berkaitan pada panggilan luar wilayah yurisdiksi , panitera pengganti selalu mengeluhkan pada keterlambatan relaas panggilan yang belum diterima di berkasnya sampai pada waktu sidang akan dimulai oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Sehingga Majelis Hakim pemeriksa tidak bisa menjalankan hukum acara yang memang mewajibkan adanya relaas panggilan sebelum memeriksa perkara.

Seringkali panitera pengganti menghubungi jurusita/ bahkan ketua pengadilan yang langsung menanyakan relaas panggilan kepada Pengadilan terkait via telepon. Tentu hal ini menyebabkan ketidak profesionalisan perangkat pengadilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban demi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Menyikapi hal ini, kemudian MARI memberikan petunjuk jika dikhawatirkan persidangan menjadi lama dikarenakan menunggu relaas panggilan asli, maka diperbolehkan mengirimkan surat elektronik sebagai solusi alternative untuk digunakan sebagai relaas pengganti, sedangkan relaas panggilan dikirimkan kemudian

Delegasi Masuk, merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat adanya surat permohonan bantuan yang telah dikirimkan dari Pengadilan lain.

Delegasi keluar, merupakan fungsi yang digunakan untuk memantau surat permohonan bantuan yang telah dikirimkan kepada Pengadilan lain.

Fokus Pengadilan

  • Pengumuman Mahkamah Agung
  • Pengumuman Badilag
  • Kebijakan MARI
  • Pengumuman MS-Aceh
  Feed not found.
Read More

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua

Kode Pos: 24352

Telp: 0645-43925 

Fax: 0645-41809

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ms-lhokseumawe.go.id/

Tautan Aplikasi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe @2019