Prosedur Cerai Gugat

screenshot
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KLAS I-B
PROSEDUR CERAI GUGAT

Perkara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal ayat (1) 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon/Kuasanya adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, selanjutnya Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mencatat gugatan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
3. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Lhokseumawe dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
4. Gugatan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan, agama pendidikan, kewarganegaraan dan tepat kediaman Penggugat dan Tergugat;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat:

1. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk menghadiri sidang pemeriksaan:
a. Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, dipanggil langsung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
b. Penggugat atau Tergugat yang berada di luar wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dipanggil melalui Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat atau Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
c. Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Kalamaira Stabat) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
d. Tergugat yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
2. Tahapan pemeriksaan :
a. Pada pemeriksaan sidang pertama;
1) Jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati para pihak (Pasal 3 ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun 2008);
2) Jika Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
b. Setelah proses mediasi selesai dan mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
c. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, gugatan rekonvensi (kalau ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan);
d. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan putusan;
3. Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT)
a. Jika kedua belah pihak hadir, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan dibacakan;
b. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berkewajiban:

  • Menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.
  • Mengeluarkan akta cerai sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dikenai biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) bagi Penggugat sebagai PNBP.