logoMSLSMBANNER2

Written by s@n Jeumpa on . Hits: 130

1556768549552

Kebijakan dan Peraturan

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Peraturan dan Kebijakan Informasi sesuai hirarki yaitu :

Fokus Pengadilan

  • Pengumuman Mahkamah Agung
  • Pengumuman Badilag
  • Kebijakan MARI
  • Putusan Terbaru
  Feed not found.
Read More

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua

Kode Pos: 24352

Telp: 0645-43925 

Fax: 0645-41809

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ms-lhokseumawe.go.id/

Tautan Aplikasi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe @2019