- Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe | (07/04/2020)
- Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe | (30/03/2020)
- Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Terpadu di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe | (13/03/2020)
- Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Bersidang di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe | (12/03/2020)
- MS-Lhokseumawe Melakukan Rapat Terbatas Bidang Kepaniteraan | (11/03/2020)
- Pemberian Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Kepada Pegawai Yang Berprestasi | (05/03/2020)
- MS-Lhokseumawe Mengadakan Rapat Sosialisasi Hasil Rakor Pimpinan di MS-Aceh | (05/03/2020)
- TIM BAWAS MAHKAMAH AGUNG RI LAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI MS-LHOKSEUMAWE | (13/02/2020)
- Banner
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan Publik
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076 / KMA / SK / VI / 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.