- MS-Lhokseumawe Mengikuti Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Secara Virtual | (14/10/2020)
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas | (08/10/2020)
- Kunjungan Ketua Mahkamah Syar`iyah Lhokseumawe ke Kodim 0103 | (08/10/2020)
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Gelar Rapat Evaluasi Tenaga Honorer | (30/09/2020)
- Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Silaturahmi Pada Pegawai yang Sakit | (29/09/2020)
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Menyambut Kunjungan Silaturrahmi Kapolres Lhokseumawe | (29/09/2020)
- Ketua MS-Lhokseumawe Menghadiri Acara Seminar di Komando Resor Militer 011 Lilawangsa | (18/09/2020)
- Rapat Perdana Ketua dan Wakil Ketua Baru Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe | (10/09/2020)
- Banner
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan Publik
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076 / KMA / SK / VI / 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.